Yusuf, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan model pabrik yang fleksibel akan memberikan ruang bagi pelaku industri untuk mengatur komposisi produksi sesuai dengan kondisi pasokan bahan baku maupun permintaan pasar.
"Investasi pada pabrik yang fleksibel untuk memproduksi gula maupun etanol juga penting agar industri dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar," kata dia.
Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya pemerintah mempercepat pengembangan bioetanol sebagai bagian dari peta jalan peningkatan campuran etanol pada bensin, yang diawali dengan penerapan mandatori E5 secara terbatas sebelum ditingkatkan ke E10.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol guna mengurangi ketergantungan impor bensin sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Yusuf, pengembangan bioetanol sebaiknya diawali dengan mengoptimalkan pemanfaatan tetes tebu (molasses) sebagai bahan baku, sembari meningkatkan produktivitas tebu melalui penggunaan bibit unggul, perbaikan sistem irigasi, dan pendampingan kepada petani.
Ia menilai pengembangan bioetanol berpotensi memberikan manfaat ekonomi, antara lain menghemat devisa melalui pengurangan impor bahan bakar, menciptakan lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri pengolahan, serta membuka pasar baru bagi petani tebu.
Namun, Yusuf mengingatkan bahwa tebu masih menjadi bahan baku utama industri gula nasional yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Jika sebagian besar tebu dialihkan untuk produksi etanol karena nilai ekonominya lebih tinggi, pasokan bahan baku gula bisa terganggu dan berpotensi mendorong kenaikan harga gula," katanya.
Menurut dia, penggunaan tetes tebu sebagai bahan baku bioetanol lebih ideal karena tidak secara langsung bersaing dengan produksi gula.
Meski demikian, ia menyebut ketersediaan tetes tebu saat ini masih terbatas sehingga peningkatan pemanfaatan bioetanol tetap memerlukan strategi untuk menjamin pasokan bahan baku.
Selain itu, Yusuf menilai pemerintah perlu membangun ekosistem yang mendukung pengembangan bioetanol, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, skema harga, hingga kepastian pasar agar investasi di sektor tersebut dapat berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan mandatori bioetanol akan dilakukan secara bertahap.