Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global dan risiko fiskal.
Tekanan itu terjadi di tengah kenaikan harga minyak yang menembus USD 108 per barel. Kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz juga belum tercapai.
“Kondisi ini mendorong ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat lebih lanjut,” kata Erwin (29/9).
Ekspektasi tersebut mendorong kenaikan yield surat utang pemerintah AS (UST) tenor 10 tahun hingga 5,23 persen. Level itu merupakan yang tertinggi sejak 2007.
Tekanan terhadap rupiah juga datang dari dalam negeri. Kebutuhan valuta asing (valas) importir meningkat menjelang akhir triwulan III. Di saat yang sama, terjadi arus keluar dana dari aset portofolio negara-negara emerging markets seiring kenaikan yield obligasi.
“Bank Indonesia terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai fundamentalnya,” ujar Erwin.
BI memperkuat strategi operasi moneter yang lebih berorientasi pasar (pro-market). Salah satunya dengan mengelola struktur suku bunga di pasar uang.
Stabilisasi nilai tukar juga dilakukan dengan menjaga kecukupan likuiditas. BI meningkatkan insentif untuk instrumen swap dan domestic non-deliverable forward (DNDF) sebagai instrumen lindung nilai bagi pelaku usaha yang memiliki kebutuhan pendanaan luar negeri.
Intervensi dilakukan melalui transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan DNDF di pasar domestik, serta pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Koordinasi dengan korporasi dan pelaku pasar juga terus diperkuat.
Erwin mengatakan, pergerakan rupiah masih sejalan dengan mata uang kawasan. Secara quarter-to-date (qtd), rupiah melemah 0,67 persen. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi USD 146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.